Politikus Dadakan

ANGGOTA dewan kini menjadi jabatan yang dibenci namum direbutkan oleh sebagian orang. Tak sedikit politikus dadakan bermunculan ketika gerbang untuk masuk ke gedung legislatif itu sudah dibuka. Dari berbagai kalangan memperebutkan kursi empuk dengan gaji besar dan sedikit kerjaan itu. Dengan berkorban sedikit uang diharapkan dapat mendatangkan banyak uang.

Jabatan anggota dewan diperebutkan kelihatannya bukan lagi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tetapi lebih kepada mencari pekerjaan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat kecil. Malang! lagi-lagi masyarakat kecil yang menjadi korban.

Bercermin pada  kondisi sebelumnya, kini membuat cukup banyak masyarakat yang menjadi apatis terhadap keberadaan anggota dewan. Sebab setelah terpilih mewakili rakyat di gedung DPRD, suara yang diharapkan rakyat tak lagi keras membela masyarakat kecil, yang ada semakin lincah berdalih dan mencar-cari alasan ketika masyarakat kecil tertindas. Bahkan ironisnya, secara beramai-ramai mereka melakukan KKN. Kalaupun ada anggota dewan yang masih memperhatikan masyarakat, hanya beberapa orang saja. Sebab di antara yang lainnya hanya membela golongan tertentu saja.

Kenapa? Kenapa banyak anggota dewan tak sesuai dengan harapan masyarakat. Apakah masyarakat yang salah memilih, atau sistem pemilu yang membuat suara masyarakat salah dalam mendudukan orang di lembaga legislatif tersebut. Salah satu contoh dengan menggunakan sistem sekarang, urutan caleg menjadi penentu seseorang untuk dapat menduduki jabatan sebagai anggota dewan.

Terasa kurang tepat jika sistem tersebut tetap dipertahankan. Sebab tak jarang masyarakat ingin memilih caleg no urut dua dan yang terbanyak meraih suara caleg tersebut. Tapi pada kenyataannya, caleg no urut satu yang dilantik dan menikmati kedudukan yang seharusnya bukan dimandatkan untuknya. Caleg no satu tersebut kebanyakan hanya kehendak partai bukan kehendak masyarakat, atau mungkin urutan tersebut menjadi mesin uang bagi partai.

Perlu dorong untuk melakukan perubahan. Kini sudah banyak partai-partai yang menerapkan sistem caleg yang meraih suara terbanyak lah yang akan mewakili rakyat di DPR/DPRD. Namun itu belum kuat, sebab tak ada jaminan dari KPU untuk melantik caleg peraih suara terbanyak. KPU masih bersikeras menerapkan aturan yang adam, ini mungkin dikarenakan KPU takut akan terjerat hukum jika melaksanakan apa yang diusulkan beberapa partai yang menjunjung keadilan tersebut.

Salah satu jalan, sportivitas dari para caleg yang harus kelihatan. Jika tidak meraih suara terbanyak, kendati berada diposisi no urut satu harus siap untuk mengundurkan diri setelah KPU melakukan pelantikan. Setelah itu, baru caleg yang mempunyai suara terbanyak lah yang maju. Berani mengambil sikap, ini yang dibutuhkan masyarakat ketika seseorang menjadi pemimpin. Memang sih, tak mudah untuk menjadi seorang negarawan yang rela melepaskan semuanya demi kepentingan orang banyak maupun negara. Ini pilihan! Dan hidup memang selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan.

Jika ada caleg yang bersifat negarawan, mungkin dapat menjadi salah satu pengobat rasa kekecewaan masyarakat dengan sistem Pemilu selama ini. Sehingga masyarakat kembali mempunyai keinginan untuk menyalurkan suaranya untuk pemilihan caleg legislatif. Sebab disinyalir akan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan kecewa.

Ini harus diperbaiki dari sekarang. Jangan sampai Pemilu yang telah menghabiskan dana miliaran bahkan triliunan rupiah berlangsung tidak maksimal. Jangan sampai uang pajak rakyat terbuang dengan percuma. Semoga!